Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Lima Perusahaan Tangguhkan UMP 2012

Lima Perusahaan Tangguhkan UMP 2012

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

YOGYAKARTA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, menyetujui usulan penangguhan Upah Minimum Provinsi DIY 2012 senilai Rp 893.660. dua perusahaan lainnya, masih menunggu proses audit.

Kepala Dinsosnakertrans DIY, Untung Sukaryadi mengatakan pihaknya telah menerima surat penangguhan dari kelima perusahaan yang ada di DIY. Mereka secara resmi mengajukan keberatan dan penangguhan atas pelaksanaan UMP yang mulai diberlakukan pada 1 Januari lalu. Hanya saja dinas tidak bisa membeberkan data dari kelima perusahaan ini.

“Ada lima yang mengajukan penangguhan,” ujar Untung Sukaryadi, kemarin.

Menurutnya, dari lima perusahaan ini tiga diantaranya sudah ditindaklanjuti. Hasilnya, kondisi keuangan perusahaan tersebut memang tidak memungkinkan untuk mengikuti aturan ketenagakerjaan untuk menaikkan UMP. Ini juga didukung dari laporan keuangan yang disusun perusahaan, yang telah diaudit.

Untuk dua perusahaan lainnya, masih dalam proses. Dinas masih melakukan pemeriksaan secara mendalam, untuk menentukan kepastian. Apakah bisa ditangguhkan atau tetap melaksanakan aturan UMP sebesar Rp 893.660.

“Kita masih periksa dan itu juga akan diaudit,” tuturnya.

Sebenarnya, permasalahan UMP ini ditentukan oleh kekuatan bipartite. Yakni melibatkan antara perusahaan dengan buruh melalui serikat buruh yang ada. Jika keduanya sepakat, pemerintah pasti akan mengikutinya. Asalkan dilaksanakan dengan transparan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

“Asalkan komunikasinya bagus, tidak masalah,” pungkasnya.

Kepala Dinsosnakertran Kulonprogo, Riyadi Sunarto mengaku ada satu perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP. Lagi-lagi, dinas tidak bersedia membeberkan identitas perusahaan ini. Namun dari informasi yang berkembang, penangguhan ini diajukan oleh PT Sungchang Indonesia yang memproduksi rambut palsu (wig).

Dinas kabupaten, kata dia, tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan permasalahan tersebut. Itu menjadi urusan dan kewenangan Dinsosnakertrans Provinsi. Kebijakan yang akan dilakukan akan mengikuti keputusan dari provinsi.

“Sudah kita laporkan ke provinsi, kita tinggal menunggu karena itu bukan kewenangan kita,” jelasnya.

Sebelum pelaksanaan UMP, dinas telah melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Namun dalam penentuan upah, kerap dilakukan dengan kesepakatan antara pekerja dan buruh. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: