Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Tidak Boleh Ada Ijasah Ditahan

Tidak Boleh Ada Ijasah Ditahan

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

YOGYAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi DIY berjanji akan menindaklanjuti kasus temuan ijasah yang masih ditahan di sejumlah sekolah. Apapun alasannya, penahanan seperti ini dibenarkan. Sebab dinas telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan ini.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Isti’anah mengaku kaget dengan masih adanya penahanan ijasah. Apalagi ada salah satu pemiliknya telah lulus sejak 12 tahun silam. Semestinya ijasah seperti ini harus sudah diberikan kepada seluruh siswa, pasca dikeluarkannya surat edaran dari dinas.
“Kita akan tindaklanjuti dengan dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan sekolah,” tutur Isti’anah.

Menurutnya, Dinas Pendidikan harus melakukan pendataan di seluruh sekolah. Tidak hanya di Kulonprogo, yang kasusnya muncul, namun juga di kabupaten/kota yang lain. Sangat dimungkinkan kejadian ini seperti fenomena gunung es. Yang muncul hanya sebagian, tetapi yang belum terungkap masih banyak.

“Kasus ini akan  kita bawa dalam rapat komisi, agar diagendakan pengecekan di sekolah,” tuturnya.

Dinas Pendidikan juga wajib melakukan telaah atas faktor penyebab yang ada. Khususnya bagi dinas pendidikan di tingkat kabupaten. Era otonomi, kewenangan melakukan penanganan sekolah menjadi urusan dinas kabupaten/kota.

Pemprov sendiri sebenarnya sudah memberikan alokasi dana bantuan bagi sekolah-sekolah swasta. Salah satu peruntukkanya adalah membantu siswa miskin agar ijasahnya tidak ditahan.

Nilai berapa saya lupa, tetapi bantuan ini sudah ada,” tutur politisi PAN ini.

Sekretaris Komisi D DPRD DIy Arif Rahman  Hakim  mengaku sangat menyesalkan adanya kejadian penahanan ijasah. Hal ini menunjukkan managemen sekolah yang tidak baik. Semestinya sekolah tidak perlu takut atau khawatir dengan ijasah kepada siswa.

Kendati mereka masih utang, siswa justru akan ingat dan beritikad baik untuk menutup kekurangan yang ada.

“Ini sangat merugikan siswa, dan tidak perlu terjadi,” jelasnya.

Politisi PKS ini  berharap sekolah yang masih menahan atau siswa yang ijasahnya tertahan untuk  mengajukan bantuan kepada pemprov. Pada 2011 ada anggaran senilai Rp 2,5 miliiar yang disediakan untuk membantu permasalahan ini.

“Silahkan membuat surat ke gubernur, dananya ada kok,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY Kadarmanto Baskoro Aji mengaku sejauh ini tidak ada laporan yang masuk ke Dinas Pendidikan provinsi. Praktis dinas tidak memiliki data valid, berapa ijasah yang masih ditahan. Kendati demikian, Baskoro Aji tidak menutup mata adanya wacana tersebut.  Itu terjadi karena ada kekurangan dalam pembayaran di sekolah.

”Prinsip tidak boleh ditahan, dan harus diberikan,” jelasnya.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh sekolah dalam mengatasi masalah administrasi. Apakah dengan cara mencicil, melakukan eprjanjian antara sekolah dengan orang tua atau dengan bantuan pihak ketiga. Selain itu masih banyak beasiswa pendidikan, ataupun program dari lembaga swadaya masyarakat. Termasuk kebijakan membebaskan peserta didik yang memang tidak mampu membayar.

”Menahan itu tidak boleh, tapi siswa juga jangan ngemplang,” tambahnya.(fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: