Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Pengadaan Motor Kades, Langgar Kepres

Pengadaan Motor Kades, Langgar Kepres

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com
Kejari Tidak Temukan Kerugian Negara
KULONPROGO – Pengadaan sepeda motor bagi kepala desa di Kulonprogo pada 2003 melanggar aturan perundangan. Sesuai Kepres 18/2000, tidak dibenarkan melakukan penunjukkan langsung seperti yang dilakukan oleh Pemkab Kulonprogo pada. Hanya saja, kejari tidak menemukan adanya kerugian, sehingga kasus ini dihentikan.
Kasi Intel, Kejaksaan Wates Arief Muda, mengatakan kasus pengadaan sepeda motor bagi 88 desa kades di Kulonprogo ini telah diselidiki oleh kejaksaan wates pada 2008 silam. saat itu kejari Erbagtyo Rohan telah mengeluarkan surat perintah Prinops-08.4.12/Dek.3/07/2008. Saat itu telah dilakukan pemanggilan kepada kabag perlengkapan Sri Panudju, Ketua Tim Pengadaan Gunardi, dan beberapa tim pengadaan dan pengecekan kendaraan bermotor.
“Adas ekitar lima orang yang sudah kita periksa saat itu,” jelas Arif Muda.
Dari hasil pemeriksaan inilah diketahui jika penunjukkan langsung yang dilakukan ini melanggar Kepres 18/2000 tentang pengadaan barang dan jasa. Pemkab Kulonprogopada 2003 telah menunjuk UD Shinta Putra untuk melakukan pengadaan 88 sepeda motor bagi kepala desa dengan harga kesepakatan Rp 9,15 juta per unit atau total Rp 805,2 juta.
Dari hasil penyelidikan inilah, Kejari Wates melakukan ekpse di Kejati Yogyakarta . Hanya saja dari ekpose ini tidak ditemukan adanya kerugian negara. Sebab harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga pasar. Disamping itu, pagu anggaran dan harga perkiraan sementara (HPS) juga sama. Tidak adanya kerugian negara inilah, kejati menyetujui usulan kejari wates untuk menghentikan penyelidikan. Saat itulah turun surat dari Asintel Kejati Erbagtyo Rohan (Promosi dari Kejri wates) dengan nomor R.047/0.4.3 Dek 3/01/2009 tertanggal 23 Januari 2009.
“Kejari beum pernah keluarkan SP3 tetapi kita hentikan karena tidak ada kerugian,” jelasnya.
Kasus ini sendiri masih bisa dibuka kembali ke public, jika memang ada pelanggaran dan kerugian negara. Sejauh ini baru sebatas pada pengadaan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk mobil ambulance, mobil delapan seat, dan pengadaan kursi dan meja belum pernah disentuh kejaksaan.
Kabag Hukum Setda Kulonprogo, Heriyanto mengaku pemkab Kulonprogo akan menghormati proses hukum yang ada. Namun dia memastikan jika bupati saat itu Toyo Santoso Dipo telah melakukan kajiand an telaah secara hukum. Apalagi kasus ini merupakan kasus lama dan pernah diperiksa kejaksaan.
”Kita hormati proses hukum itu,”jelasnya.(fiz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: