Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Toyo Diadukan ke Polda DIY

Toyo Diadukan ke Polda DIY

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Diindikasi Terlibat Korupsi Pengadaan Motor Dinas

YOGYAKARTA – Menjelang lengser, bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo, diadukan ke Polda DIY. Toyo ditengarai ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2003 silam.

Bupati Kulonprogo dilaporkan kepada Kapolda DIY cq Kasat Pidsus oleh Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta. Adua dari LPH ini disampaikan kepada kapolda pada Senin (8/8) silam, dengan tembusan kepada Kapolri, Irwasum Mabes Polri, Kepala badan reserse Umum Mabes Polri dan Staff khusus presiden bidang hukum dan pemberantasan KKN.

“Kita sudah adukan ke Polda, agar kasus ini ditindaklanjuti,” tutur Direktur LPH Triyandi Mulkan.

Pengadaan yang dilakukan pada 2003 ini, untuk dua unit ambulance senilai Rp 280 juta, Mobil tempat duduk 8 seat senilai Rp 230 juta, 88 sepeda motor senilai Rp 805,2 juta dan meja rapat dan kursi senilai Rp 138 juta.

Menurutnya, aduan ini dibuat mendasar atas respon dari wakil Jaksa Agung, Darmono kepada Kejati DIY. Dimana kejati diminta untuk mengusut ulang kasus-kasus korupsi di DIY, khususnya di Kulonprogo. LPH sendiri telah memiliki sejumlah data pendukung terkait indikasi korupsi dana APBD dalam proyek pengadaan alat Angkutan darat bermotor roda dua tahun anggaran 2003, untuk operasioanal kepala desa.

Pada pelaksaan pengadaan motor ini, dilakukan dengan penunjukkan langsung. Hal ini bertentangan dengan Keppres No 18/2000. Padahal bupati bersama dengan Kabag perlengkapan Setda saat itu sudah mengetahui dan sengaja melanggar.

Upaya menyimpang dari Kabag perlengkapan Setda sendiri, mendapat ijin dari bupati dengan dikeluarkan surat nomor 600/2665 tertanggal 3 Oktober 2003. Bupati juga memberikan batasan waktu yang tinggal tiga bulan, sehingga tidak memungkinkan mekanisme lelang.

“Ini diperparah dengan memasukkan spesifikasi menunjuk motor bukan spesifikasi teknis demi mengarahkan kepada pemenang,” tambahnya.

Mendasar Keppres 80/2003, pengadaan dilakukan dengan cara pelelangan. Penunjukan langsung hanya bisa dilakukan jika memenuhi kriteria seperti keadaan tertentu, pekerjaan rahasia atau pekerjaan skala kecil. Untuk itulah LPH minta kepada penyidik polda untuk melakukan pemeriksaan terhadap bupati Kulonprogo, Kabag Perlengkapan Setda,dan ketua Panitia.

“Ditengarai sudah ada perbuatan melawan hukum dan merugikan negara,” ujarnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti mengaku belum mengetahuinya. Dirinya secepatnya akan meminta klarifikasi di Reserse kriminal khusus. Sangat ungkin surat ini masuk kesana.

Nanti akan kita cek ke pak Joko Lelono (reskrimsus),” jelas Anny saat dikonfirmasi di Kepatihan Yogyakarta kemarin.

Anny sendiri mengaku sudah banyak dimintai keterangan seputar aduan tersebut oleh sejumlah wartawan. katanya surat itu sudah disampaikan pada 8 Agustus silam.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo, enggan memberikan komentarnya. Dirinya belum mendengar adanya aduan dan permasalahan yang muncul.

Coba tanya saja ke pak Sekda,” kilahnya.(fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: