Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Pengadaan Motor Kasus Lama

Pengadaan Motor Kasus Lama

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Sudah Pernah diSP3 Kejaksaan

YOGYAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan sarana prasarana pada tahun 2003, senilai Rp 1,453 Miliar di lingkungan Pemerintah kabupaten (pemkab) Kulonprogo merupakan kasus lama. Kasus tersebut pernah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Wates. Karena tidak cukup bukti, kasus ini telah di hentikan (SP3).

Konsultan hukum Pemkab Kulonprogo, Aprillia Supaliyanto mengatakan, pemkab Kulonprogo tetap akan menghormati proses hukum yang ada. Dimana, setiap warga negara berhak untuk melapor ataupun mengadukan. Asalkan penyelesaian hukum mengedepankan obyektivitas.

Aduan yang disampaikan oleh Lembaga Pembela Hukum (LPH) yang ditandatangani Triyandi Mulkan, bukanlah kasus baru. Kasus ini pernah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Wates, sampai ekpose di Kejati Yogyakarta. Namun karena tidak cukup bukti danindikasi kerugian negara kasus ini ditutup dan dihentikan. Kejaksaan sendiri telah mengelaurkan surat perintah pemberhentian Penyidikan (SP3).

”Hasil lid jaksa, semua prosedur hukum sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan perundangan,” jelas Aprillia.

Aprillia, justru memiliki tanda tanya besar terkait aduan tersebut. Selain pernah diperiksa kejaksaan, kasus ini muncul pada 2003 silam. Artinya kasus ini sudah sekitar delapan tahun berjalan. Tetapi, kenapa baru muncul saat ini ketika bupati Toyo santoso Dipo, yang diadukan akan memasuki masa purna.

Untuk itulah, perangkat hukum harus bertindak secara bijaksana, cermat dan transparan. Jangan sampai ada permasalahan yang kontradiktif. Penanganan korupsi harus bisa memberikan nilai edukasi kepada masyarakat.

”Penegak hukum harus obyektif karena ini akan menjadi edukasi dan pendidikan hukum,” tuturnya.

Pengacara kondang inipun, siap menghormati proses hukum yang ada. Termasuk melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan. Sebab institusi yang dilaporkan merupakan pemkab, bukan pribadi bupati. Bahkan beberapa data pendukung sudah ada.

Sekda Kulonprogo Budi Wibowo, mengatakan dirinya pernah diperiksa oleh kejaksaan dalam kasus ini. Saat itu, jaksa juga sudah mengeluarkan SP3, pasca ekspose di kejati.

”Ini kasus lama, dan sudah di SP3 jaksa,” ujarnya.

Menurutnya, SP3 dikeluarkan jaksa karena dari hasil ekpose tidak ada kegiatan yang menyimpang. Termasuk adanya pelanggaran dalam mekanisme penunjukkan langsung. Sebab sepeda motor yang dibeli, justru harganya jauh lebih murah dengan yang ada di pasaran kala itu. Tidak cukup bukti dan indikais kecurangan inilah, kasus tersebut akhirnya dihentikan.

”Dulu tidak cukup bukti, makanya di SP3,” tuturnya.

Kabag Hukum Setda, Heriyanto optimis mekanisme penunjukkan langsung sudah melalui kajian dan telaah. Hal itu dilakukan atas pertimbangan tertentu, mendasar pada aturan perundangan yang ada.

Sementara bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo, mengatakan kasus tersebut sudah diperiksa kejaksaan pada 2007 silam. Tetapi karena tidak cukup bukti,dan adanya pelanggaran kasus ini di SP3. Penunjukkan langsung didasarkan atas Keppres 18/1980.

”Kalau memang mau diperiksa saya siap,” ujarnya.

Disinggung mengenai adanya indikasi politis, Toyo tidak berani mengatakan langsung. Tetapi dia tidak menyangkal adanya indikasi itu.  (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: