Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Dinsosnakertrans Harap Perusahaan Berikan THR

Dinsosnakertrans Harap Perusahaan Berikan THR

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) akan menyampaikan surat edaran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.

Surat edaran ini nantinya akan berisi himbauan kepada 339 perusahaan yang terdaftar di Kulonprogo agar memberikan THR kepada para karyawannya.

“Ini merupakan instruksi langsung dari Bupati dan berlaku untuk seluruh perusahaan yang ada di Kulonprogo,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kulonprogo, Bambang Sutrisno, ditemui dikantornya, Senin (8/8).

Bambang mengatakan, selain memberikan surat edaran, pihaknya juga akan membentuk posko THR serta pembentukan satgas yang bertujuan untuk menampung keluhan pekerja yang tidak menerima THR dan siap melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.

“Hal ini untuk menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Bambang menuturkan, bagi karyawan yang belum menerima THR bisa melapor dan membuat pengaduan ke Posko Satgas Pemantau THR Keagamaan yang berada di Dinsosnakertrans.

“Identitas pengadu akan dirahasiakan secara ketat, jadi tidak perlu kuatir dan merasa takut. Keberadaan Satgas Pemantau THR Keagamaan ini untuk membantu para pekerja mendapatkan haknya,”tuturnya.

Sesuai peraturan, pekerja yang masa kerjanya selama 12 bulan secara terus menerus wajib mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Sementara pekerja yang masa kerja 3 bulan secara terus menerus, namun kurang dari 12 bulan akan diberlakukan rumus proporsional yaitu 12 bulan dibagi masa kerja dikali besaran 1 bulan upah.

“Upah 1 bulan di sini yaitu gaji pokok ditambah tunjangan, dan THR ini wajib diberikan paling lambat H-7 Lebaran,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa mengatakan, THR merupakan hak karyawan sehingga perusahaan harus membayarkannya, untuk itu dewan akan melakukan monitoring terhadap tunjangan ini agar semua perusahaan yang ada di Kulonprogo bisa membayarkan tepat pada waktunya.

“THR adalah hak karyawan sehingga tetap harus dibayarkan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan dan kami akan melakukan pemantauan agar hak karyawan dibayarkan oleh perusahaan,”ujarnya. (Eha)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: