Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Pakualam Belum Berikan Ijin pasir Besi

Pakualam Belum Berikan Ijin pasir Besi

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com


*Belum Keluarkan Ijin Tanah

KULONPROGO – Pengajuan ijin mendirikan bangunan (IMB) pilot plant penambangan pasir besi oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI) terkendala status tanah. Berkas IMB yang diajukan di Kantor Perijinan Terpadu (KPT) terpaksa dikembalikan. Menyusul belum adanya ijin dari Kadipaten Pakualaman, selaku pemilik tanah.

Kepala KPT Sri Utari menuturkan, siang kemarin ada perwakilan dari PT JMI yang hendak mengajukan permohonan IMB. Namun semua berkasnya dikembalikan karena persyaratan belum komplet. Diantaranya gambar bangunan dan surat status tanah. Pihak Pakualaman belum memberikan ijin, untuk penggunakan PA Ground untuk lokasi pilot plant. Disamping itu juga belum dilengkapi bangunan pilot plant yang akan disusun.

”Tadi ada yang konsultasi kesini, karena belum ada ijin dari PA terpaksa kita kembalikan,” jelas Kepala KPT Sri Utari.

Menurutnya, untuk mendapatkan IMB, persyaratannya sangat mudah. Yakni fotocopy pemohon, status tanah berupasertifikat dan gambar bangunan yang akan didirikan. Namun untuk tanah yang sewa atau pinjam, bisa diganti melengkapi ijin dari pemiliknya. Nantinya KPT akan melakukan klarifikasi kepada kedua institusi yang berkaitan.

Dari keterangan perwakilan PT JMI ini, kata Sri Utari, surat ijin masih dalam proses. Saat ini Pakualaman dengan PT JMI sedang menyelesaikan proses akhir. Karena kesepahaman kedua belah pihak sudah ada. Tinggal menuangkan dalam perjanjian kerjasama dan pemberian ijin. Sedangkan gambar nampaknya tidak ada lagi permasalahan.

”Kalau tidak ada ijin pemilik kita tidak bisa proses,” tutur Sri Utari.

Pengajuan IMB sendiri, baru bisa diproses setelah semua persyaratan lengkap. Maksimal dalam satu pekan, dari pengajuan IMB sudah bisa keluar. Sedangkan untuk pengajuan HO dan Situ, harus ada rekomendasi dari KLH terkait Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

Ketua Tim Penyusun UKL/UPL PT JMI, Bambang Suripto mengatakan, pihaknya telah menyerahkan revisi dari dokumen UKL/UPL kepada Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulonprogo.

“Sudah kita sudah sampaikan kepada KLH,” katanya.

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulonprogo, kemarin siang telah mengeluarkan rekomendasi UKL/UPL pilot lant ini. Rekomendas dengan nomor 024/JOG-JMI/VII-11 tertanggal 14 Juli 2011 perihal penyampaian UKL/UPL untuk kegiatan pembangunan Pilot Project II.

”Setelah dicermati dan masukannya sudah terakomdir langsung diberikan rekomendasi,” ujar Kasi Pengerahan dan Pengendalian Pencemaran (KLH) Didik Wijayanto.

Setelah mmeiliki rekomendasi ini, PT JMI bisa melakukan kegiatan dan kajian teknis. Namun mereka juga wajib melaporkan pelaksanaan UKL/UPL kepada KLH Kulonprogo dan instansi terkait setiap enam bulan sekali. Terhitung sejak diterbitkannya surat rekomendasi tersebut pada 1 Agustus 2011.

”Semoga proses ganti rugi, bisa dibayarkan lebih cepat,” ujarnya.  (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: