Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Tower Bersama Setor Rp 1,2 M

Tower Bersama Setor Rp 1,2 M

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO –  Keberadaan menara telekomunkasi di Kulonprogo diyakini akan menambah Pendapatan Asli Daerah PAD) cukup signifikan. Dengan retribusi sebesar 2 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dari 84 unit menara yang ada saat ini diproyeksikan akan menghasilan tambahan PAD Rp 1,2 milyar per tahun.

“Denan dasar NJOP,  PAD kita akan meningkat,” jelas wakil ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 Raperda, Wiyono, membacakan pendapat akhir Pansus pada rapat paripurna penetapan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di gedung DPRD kemarin.

Selain membacakan pendapat akhir Pansus, Wiyono juga membacakan pendapat akhir 6 fraksi. Dalam rapur yang dihadiri Bupati H Toyo S Dipo dan jajaran ekskutif tersebut, 6 fraksi menyetujui ke-3 raperda itu ditetapkan menjadi perda.

Politisi Parai Golar ini menambahkan, karena nilai retribusinya cukup besar, maka perangkat pemberlakuan Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar menjadi prioritas. Baik Perbup, pembentukan Tim Pengawasdan Pengendalian, audit menara yang ada serta sosialisasi kepada Asosiasi Telekomonikasi Seluler Indonesia (ATSI) harus segera dilakukan, tandas Wiyono.

Ketua Fraksi PDIP Thomas Kartaya mengatakan pemungutan retribusi menara telekomunikasi harus dilakukan secara efktif , efisen, terukur dan mudah pelayanannya, sehingga bisa meminimalisir penyimpangan di lapangan. Retribusi tersebut akan menjadi sumber PAD yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Bagi yang dipungut retribusi berhak untuk memperoleh jasa pelayanan, keamanan dan kenyamanan usaha.

“Pemkab harus mempunyai itikat dan niat yang baik dalam rangka pengendalian, pembinaan maupun pengawasan secara konsekuen dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme dan responbilitas pelayanan dengan standard pelayanan publik (MDGs),” ujarnya.

Untuk melakukan pengendalian dan penataan menara, pemkab perlu memperhatikan keselamatan semua pihak yang ada di sekitar menara. Termasuk penyedia menara sehingga dapat memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan dan perlindungan hukum akibat keberadaan menara. Penataan dan pengendalian ini juga tidak sekedar dari bagian tata kelola pemerintahan secara administratif. Namun harus berdampak positif sebagi cerminan iklim kondusif bagi tumbuh kembang investasi di daerah.

“Bidang telekomunikasi yang perlu mendapat kemudahan dari pemkab,” tuturnya. Sementara Eni Nur Rahayu, dari FKB meminta selain memungut retribusi pemkab berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan kegiatan yang benar-benar terukur. Tim yang direkomendasikan harus yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sehingga pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi yang terkena retribusi.

“Pengenaan retribusi sebesar 2 persen dari NJOP Bumi dan Bangunan membutuhkan validasi yang akurat,” bebernya. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: