Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Perlu Perda untuk Atur Warnet

Perlu Perda untuk Atur Warnet

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Hindari akses ke situs porno

KULONPROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo belum memiliki regulasi khusus untuk mengatur masalah perijinan warung internet. Kondisi ini berdampak terhadap mudahnya bagi masyarakat untuk mengakses situs porno. Perlu adanya regulasi guna mengawasi perijinan warnet.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kulonprogo, Raden Edi Darjanto mengaku regulasi ini sangat penting untuk membentengi para generasu muda. Hanya saja, saat ini dinas sedang fokus untuk menyelesaikan raperda untuk menara seluler.

”Pembuatan regulasi pengawasan konten video porno ini tetap akan dibuat,” jelasnya.

Menurutnya, pasca raperda menara bersama kelar, dinas akan mengupayakan memasukkan regulasi ini kedalam program legislasi daerah. Apalagi perkembangan warnet uga cukup cepat. Di Kulonprogo sudah ada sekitar berkisar 15. Hal akan menjadi salah satu alasan pembuatan regulasi pengawasannya.

Selama ini pengelola sudah mempunyai proteckted terhadap konten video porno sesuai dengan peraturan menteri Komunikasi dan Informatikam” tambahnya.

Edi menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan anggaran untuk melakukan pendataan terhadap jumlah warnet yang ada di Kulonprogo. Hal itu nantinya akan digunakan menjadi salah satu rujukan untuk membuat regulasi mengenai pengawasan terhadap konten video porno di warnet.
Salah satu operator warnet Radja.Net di Wates, Sugeng,  mengatakan di warnet miliknya sudah memakai proteksi video porno. Dirinya tidak ingin usahanya ini digunakan untuk hal-hal yang melanggar aturan.

“Disini konten porno sudah kita proyek,”ujarnya.

Sugeng menabahkan, selain sudah melengkapi dengan proteksi konten video porno, pihak pemerintah dari Dishubkominfo juga sering melakukan sosialisasi mengenai larangan konten video porno. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk menekan jumlah penyalahgunaan internet untuk membuka situs porno.

Wakil Ketua DPRD Sudarto mengatakan Dewan akan mengupayakan untuk mengakomodir ke dalam prolegda. Hanya saja anggaran yang tersedia memang sangat minim. Perlu adanya prioritas bagi penentuan jumlah perda dan kebutuhan.

“Prolegda biasanya tergantung prioritas dan kebutuhan. Ini juga terkendala anggaran yang minim,” ujarnya. (fiz)

(fiz)



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: