Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Tak Akan Ada Kekosongan Bupati

Tak Akan Ada Kekosongan Bupati

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Usulan Pelantikan Sudha dikirim ke Mendagri

KULONPROGO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulonprogo optimis, tidak akan ada kekosongan jabatan kepala daerah di Kulonprogo. KPUD telah menyerahkan kepada DPRD semua kelengkapan untuk proses pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Ketua KPUD Kulonprogo Siti Ghoniyatun, mengaku bersyukur atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan dari pasangan Suprapta-Soim (Prakoso) dan Mulyono-Ahmad Sumiyanto (Noto) atas hasil pilkada Kulonprogo pada Senin (25/7) lalu. KPUD Kulonprogo juga memenangkan atas gugatan pasangan perseorangan Condroyono-Indreswari (Coin) juga pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

Menurutnya, KPUD sudah menindaklanjuti atas hasil keputusan MK tersebut. Yakni dengan melayangkan surat kepada DPRD Kulonprogo, untuk segera menindaklanjuti hasil pilkada.  Pada surat yang disampaikan kepada DPRD, juga dilampirkan berita acara penetapan hasil pilkada, SK penetapan rekapitulasi pilkada, maupun petikah putusan dari MK. Sesuai aturan yang ada, keputusan MK ini harus diserahkan kepada DPRD maksimal tiga hari pasca diterimanya. KPUD sendiri menerima putusan pada Rabu (27/7) dan sudah diserahkan pada Kamis (28/7).

”Sudah, kita sudah tindaklanjuti dengan mengirimkan ke DPRD,” jelasnya.

Mengacu aturan yang ada, DPRD juga hanya diberikan batas waktu 3 hari untuk mengusulkan pelantikan kepada menteri dalam Negeri melalui gubernur. Artinya pada Senin (1/8) DPRD harus sudah melaporkan hasil pilkada kepada mendagri. Mendagri sendiri, harus sudah mengeluarkan persetujuan pelantikan selambat-lambatnya 30 hari dari diserahkan.

Melihat waktu yang masih panjang, KPUD optimis pelantikan akan dilaksanakan pada 24 Agustus mendatang. Dengan cara itu, Kulonprogo tidak akan ada kekosongan jabatan. Sebab bupati dan wabup yang menjabat saat ini akan habis pada 24 Agustus nanti. Untuk itulah KPUD minta kepada smeua pihak untuk ikut mengawal agar proses sesuai jadwal yang ada.

”Kita optimis sesuai rencana dan tidak ada kekosongan jabatan,” jelas Siti.

Sekretariat DPRD Djuwardi, mengaku sudah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Mendagri lewat gubernur.Begitu menerima laporand ari KPUD, langsung disusul dengan surat permohonan pelantikan pasangan bupati terpilih.

”Sudah, kita sudah kirim begitu dapat laporan dari KPUD,” ujar Djuwardi.

Agar proses yang ada sesuai jadwal, nantinya akan dilakukan koordinasi antara pemkab Kulonprogo dengan Provinsi DIY. Dua institusi ini akan mengawal sampai di endagri agar SK pelantikan bisa turun secepatnya.

”Kalau tidak ada perubahan besok Selasa kita akan rapat dengan provinsi,” ujarnya.

Wakil ketua I DPRD Sudarto mengaku siap mengawal proses pelantikan calon bupati terpilih. DPRD akan terus berkoordinasi dengan KPUD, maupun pemkab dan Provinsi agar proses bisa terlaksana sesuai tahapan dan jadwal yang ada.

”Pimpinan Dewan siap untuk mengawal proses ini,” tegasnya. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: