Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Pilot Plant, Terkendala Ijin Tanah

Pilot Plant, Terkendala Ijin Tanah

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO – Rencana pembayaran kompensasi lahan tahap kedua untuk pendirian pilot project II  atau dikenal dengan pilot plant penambangan pasir besi di wilayah Karangwuni, Wates, masih terkendala persyaratan administasi. Masih ada beberapa surat ijin yang maish harus diserahkan.

Sekretaris Komisi Amdal penambangan pasir besi Djunianto Marsudi Utomo mengatakan, saat ini masih mengupayakan kelengkapan administrasi. Secara prinsip semuanya tetap akan diupayakan agar proses bisa berjalan lebih cepat. Sebab surat ijin dari Kementrian Energi dan sumber daya Mineral (ESDM) juga sudah turun.  

”Ijin dari Kementrian ESDM sudah ada, tinggal sedikit masalah,” ujarnya, disela klarifikasi dokumen upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).

Djunianto sendiri memang tidak bersedia merinci permasalahan yang ada. Namun informasi yang beredar, sampai saat ini belum ada surat ijin dari pemilik tanah. Dalam hal ini dari Kadipaten Puropakualaman, sebagai pemilihan lahan, belum memberikan ijin.

”Prinsip kita siap dan akan upayakan itu,” tutur Djunianto yang kini menjadi Kepala Dinas perindag dan ESDM Kulonprogo.

Menurutnya, klarifikasi yang dilaksanakan merupakan tahapan dari pendirian pilot plant. Pasca dokumen UKL/UPL diserahkan harus dilakukan klarifikasi dengan SKPD terkait maupun maysarakat yang terkena dampak ataupun LSM. Dari klarifikasi yang ada, masih ada beberapa catatan kelemahan yang harus disempurnakan. Begitu pula mauskan dri masyarakat ada yang harus diakomodir. Untuk itulah, PT Jogja Magasa Iron (JMI) selaku pemrakarsa masih harus memperbaiki dokumen yang ada.

”Kalau tidak ada masalah, besok Jumat, akan kita klarifikasi lagi,” tuturnya.

Dari klarifikasi ini akan dikeluarkan rekomendasi sebagai dasar pendirian pilot plant. Perbaikan sendiri tidak ada yang teknis. Hanya sebatas masaukan dan penambahan catatan. Dokumen UKL/UPL sendiri wajib disosialisasikan kepada masyarakat.  

General Manager PT JMI, Mochsen Alhamed, mengatakan dana untuk pembayaran tahap kedua sudah siap. Dana itu tinggal diserahkan setelah ada kelengkapan surat-surat dan perijinan pendukung.

”Kita sudah siapkan dana dan tinggal dicairkan setelah kelengkapan komplet,” tegasnya.

Menurutnya,  PT JMI bersama dengan konsultan amdal akan segera memperbaiki dokumen yang ada. Termasuk mencantumkan masukan dari masyarakat, komisi amdal maupun para pakar.

Salah seorang warga, Karangwuni, Sumardi menyarankan agar melibatkan masyarakat ikut dilibatkan dalam menangani maslaah pencemaran udara akibat debu yang ditimbulkan. Warga bisa diberdayakan untuk melakukan penyiraman jalur yang dilewati oleh kendaraan proyek sehingga bisa menekan dampak debu yang ditimbulkan dari penambangan.

“Kalau bisa warga ikut dilibatkan, agar ada paemberdayaan,” ujarnya. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: