Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Pilkada Kelar, Honor Verifikasi Coin Belum Turun

Pilkada Kelar, Honor Verifikasi Coin Belum Turun

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO – Honorarium bagi petugas pemungutan suara (PPS), untuk melakukan verifikasi pasangan perseorangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga kini belum turun. Padahal, proses verifikasi terhadap dukungan kepada pasangan Condroyono-Indreswari (Coin) ini sudah dilakukan pada bulan Februari silam. Hingga kini, pasca Pilkada kelar, mereka belum juga memperoleh honoro tersebut.

Honor verifikasi ini diberikan sebagai imbalan kerja keras dari PPS yang melakukan verifikasi faktual ataupun administrasi. Dimana pada proses pilkada Kulonprogo, ada satu pasangan perseorangan (independent) yang mendaftar, yaitu pasangan Coin.

Untuk bisa mengikuti proses ini, Coin menyerahkan sekitar 25 ribu pendukung yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk (KTP). Dari dukungan inilah dilakukan verifikasi di masyarakat secara langsung, untuk memastikan benar dan tidaknya dukungan yang diberikan. Setiap orang yang diverifikasi, akan diberikan honor Rp 500 per orang. Pasca verifikasi sendiri, pasangan Coin tidak lolos dan tidak bisa mengikuti pilkada yang dilaksanakan 19 Juni silam.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPK) Pipik Pujiastuti membenarkan adanya honor verifikasi yang diberikan. Sudah banyak petugas PPS yang menanyakan kepada PPK, kejelasan kapan dana ini akan turun.

”Sampai saat ini dana itu belum turun,” ujarnya.

Menurutnya, PPK tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan hal ini. PPK hanyalah kepanjangan tangan dari Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang ada di setiap kecamatan. Masalah inipun sudah disampaikan kepada KPUD. Hanya saja beberapa kali ditanyakan tidak pernah ada kepastian kapan akan dicairkan. KPUD msih melakkan kajian atas mekanisme pencairan honor ini.

”Saya sampai tidak enak menanyakan hal itu,” tambah Pipik.

Ketua KPUD Kulonprogo Siti Ghoniyatun, yang dikonfirmasi terpisah membenarkan belum bisa dilakukan pencairan ini. Namun KPUD tetap akan mencairkan dana tersebut secepatnya. Sebab anggarannya sudah ada, dan siap untuk didistribusikan.

Menurutnya untuk mencairkan ini butuh adanya kelengkapan syarat administrasi dari masing-masing PPS. Hal inilah yang menyebabkan proses agak sedikit molor. Pencairan akan dilakukan setelah kelengkapan administrasi komplit.

”Dananya sudah siap, tinggal distribusi dan ini bukan problem yang signifikan,” ujarnya.

Rencananya, hari ini KPUD akan memanggil smeua sekretaris dari 12 PPK se-Kulonprogo. Koordinasiini sekaligus untuk memastikan mekanisme pencairan. Diharapkan sebelum akhir bulan semua PPS sudah menerima dana ini.

Honor yang akan diberikan ini besarnya Rp 500 untuk proses verifikasi per orang. Sedangkan untuk kelengkapan administrasi Rp 200 per orang.

”KPUD juga sedang menyelesaikan proses administrasi laporan pilkada,” ujarnya.

Terkait adanya gugatan Coin kepada KPUD, Siti menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Hakim di PTUN Yogyakarta, merencanakan vonis atas gugatan ini pada Kamis (28/7) besok.  (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: