Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Operasional Pelabuhan Ikan Tidak Jelas

Operasional Pelabuhan Ikan Tidak Jelas

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO – Target pemerintah kabupaten (pemkab) untuk mengoperasionalkan pelabuhan ikan Tanjung Adikarto, pada akhir tahun nanti sulit direalisasikan. Sebab kebutuhan sarana pendukung masih banyak. Masih perlu penambahan modal dan investasi hingga puluhan miliar.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) DIY Sudiyanto mengatakan keberadaan pelabuhan ini masih mmebutuhkan penambahan sarana dan prasarana pendukung. Khusus untuk mendukung pelabuhan saja diperlukan penambahan dana hingga Rp 30 Miliar. Dana ini belum termasuk untuk break water dan pengerukan endapan. Bisa lebih dari Rp 75 miliar.

”Masih butuh banyak, agar bisa dioperasionalkan,” jelasnya.

Menurutnya, Diskanla tahun ini akan kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan safety belt. Yakni penambahan beton di sekeliling kolam pelabuhan yang akan dikeruk tahun ini.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Dinas bersama dengan Komisi B DPRD DIY akan ke Departemen perikanan kelautan atau ke Kementrian Pekerjaan Umum. Salah satunya meminta kejelasan akan pembangunan pelabuhan dan alokasi bantuan dana dari APBN.

”Secepatnya akan ke Jakarta, biar proyek itu bisa selesai,” jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kulonprogo Sabar widodo mengakui keterbatasan dana menjadi kendala pembangunan. Pelabuhan ikan butuh investasi yang cukup besar yang harus ditopang dari pusat dan provinsi. Sedangkan Kulonprogo hanya bisa memberikan kontribusi untuk bangunan pendukung.

”Tahun ini Kulonprogo akan membangun konstruksi jalan,” jelasnya.

Kendati belum bisa maksimal, Sabar optimis akhir tahun sudah bisa digunakan untuk bersandar kapal. Hanya saja untuk kapal dengan bobot mati sekitar 10 GT saja. Sedangkan untuk kapal ukuran besar hingga 150 GT atau lebih masih butuh waktu lama.

”Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama,” ujarnya.

Sementara itu Kades Karangwuni Kecamatan Wates, Sutarman mengaku sampai saat ini belum ada kesepakatan harga ganti rugi atas tanah untuk jalan masuk. Warga minta setiap meternya diberikan ganti rugi Rp 300 ribu. Sedangkan pemkab hanya bersedia Rp 200 ribu.

Atas kebuntuan ini, pihak desa akan kembali melakukan pertemuan dengan pemilik tanah dan pemkab. Diharapkan kedua belah pihak bisa menerima dan menyelesaikan harga yang ada. Apakah dengan jalan diambil tengah menjadi Rp 250 ribu.

”Masyarakat sudah mau turun asalkan pemkab juga harganya naik,” jelasnya. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: