Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » FSP Pokdakan Kembali Rp 800 juta ke Kas Daerah

FSP Pokdakan Kembali Rp 800 juta ke Kas Daerah

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO – Forum Silaturahmi Kelompok Pembudidaya Ikan (FSP Pokdakan) mengembalikan dana sebanyak Rp 803,315 juta, ke kas daerah. Menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas bantuan social yang diterimanya.

”Kita sudah kembalikan ke kas daerah dana itu,” jelas Ketua FSP Agung Mabrori, saat menerima Komisi B DPRD Provinsi DIY, saat melakukan monitoring di Pokdakan Argomino Tanjungharjo, Nanggulan kemarin.

Menurutnya, bantuan tersebut telah didistribusikan kepada anggotanya. Setiap kelompok diberikan bantuan terpal, benih dan pakan ikan. FSP sendiri telah memberikan pelatihan kepada para pembudidaya ikan. Sedangkan sisa dana yang ada, sebenarnya untuk kebutuhan kelompok yang lain. Akibatnya pengembalian dana ini, ada beberapa kelompok yang bantuannya tertunda.

FSP, kata dia tidak memiliki kewenangan dalam menanggai hasil temuan BPK. Sebab itu diluar domain FSP, sebagai pengguna anggaran. Hal tersebut menjadi urusan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.  FSP hanya mendistribusikan bantuan dengan sistem bergulir. Setiap kelompok yang diberikan modal hanya akan menerima keuntungan saja. Sedangkan modal dipakai untuk pengadaan musim tebar berikutnya.

”Perkara bantuan dua kali kita tidak tahu. Kita hanya tahu bantuan itu diberikan Sultan saat mengecek bantuan,” tepisnya.

Menurutnya, adanya statemen DPRD telah membuat para pembudidaya ikan resah. Sebab mereka terkesan disalahkan oleh hasil pemeriksaan BPK oleh DPRD. Padahal saat diperiksa BPK tidak menemukan adanya pelanggaran keuangan yang ada. Semuanya dilakukan dan ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ketua Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY, Sudiyanto membenarkan jika uang tersebut sudah diserahkan ke kasa daerah. Pokdakan juga sudah mengirimkan proposal ke dinas untuk meminta tambahan modal sebesar dana yang diserahkan. Sebab dana itu sudah ada ploting rencana distribusi.

”Kita lihat dana ini layak untuk didistribusikan lagi,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi B Provinsi DIY Gunawan Handoyo, mengatakan telah menindalanjuti permasalahan yang ada. DPRD bersama dengan donas telah melakukan rapat kerja, khusus membahas temuan dana yang bermasalah. Namun dari kajian yang ada tidak ditemukan adanya arah indikasi pelanggaran ini.

”Kita pahami BPK, itu kerja sesuai administrasi padahal pelaksanaan di lapangan perlu pemahaman lebih,” ujarnya. DPRD sendiri siap membantu dalam mengawal dana itu kembali ke FSP. Jika tidak bisa diperubahan akan diupayakan di APBD murni 2012. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: