Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Pembangunan Pelabuhan Terkendala Jalan

Pembangunan Pelabuhan Terkendala Jalan

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Belum Ada Kesepakatan harga Ganti Rugi

KULONPROGO – Pembangunan komplek Pelabuhan Tanjung Adikarto, di Karangwuni Kecamatan Wates terkendala jalan masuk. Rencana pemerintah memperlebar jalan masuk belum bisa direalisasikan. Menyusul belum adanya kesepakatan besaran harga ganti rugi tanah. Padahal, akses jalan ini sangat diperlukan untuk pembangunan pelabuhan.

Untuk menuju ke komplek pelabuhan ini sebenarnya sudah ada jalan permanen. Hanya saja lebarnya hanya sekitar empat meter saja. Tahun ini rencananya jalan akan diperlebar hingga 24 meter, ke sisi timur. Namun rencananya ini masih terkendala pada pembebasan lahan.

Guna pelebaran jalan ini, diperlukan pembebasan lahan sekitar 800 meter persegi. Penawaran harga dari pemerintah belum bisa diterima warga. Saat ini pemerintah akan mengganti lahan senilai Rp 200 per meternya. Sedangkan warga meminta Rp 300 meter perseginya.

”Masyarakat sudah tidak mau turun dan mintanya segitu,” jelas anggota Komisi II DPRD Kulonprogo Sholeh Wibowo yang juga tokoh masyarakat Karangwuni.

Menurutnya, saat ini perlu adanya pemahaman bersama dalam mensikapi pendirian pelabuhan perikanan. Sebab nantinya yang akan banyak menikmati kehadiran pelabuhan juga warga sekitar. Begitu pula warga yang tanahnya menjadi lokasi juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai besaran yang diberikan justru kecil dan menyulitkan warga untuk bertahan.

Politisi PKB ini berharap, antara warga yang lahannya tergusur dengan pemerintah kembali duduk satu meja. Kedua belah pihak agar membuka pembicaraan agar ada hasil yang positip. Sebab pelabuhan merupakan proyek jangka panjang dan kebijakan dari pemerintah pusat.

”Pelabuhan ini program pusat yang harus diwujudkan,” pungkasnya.

Kabag Pemerintahan Setda Kulonprogo Anang Suharso mengaku, besaran yang diberikan nilainya sudah cukup tinggi. Dalam menentukan besaran ada aturan yang dipegang. Diantaranya kesepakatan dengan warga dan  nilai jual obyek pajak (NJOP). Kesepakatan lebih bersifat utama dibandingkan dengan penentu NJOP. Sebab NJOP tanah disana hanya sekitar Rp 46 ribu per meternya.

”Harga ini sudah cukup tinggi,” jelasnya.

Guna menyelesaikan permasalahan, pemkab telah memerintahkan kades setempat untuk melakukan negosiasi dengan warga. Termasuk melakukan pendekatan persuasif. Sangat tidak mungkin harga naik, karena besaran yang ditawarkan sudah tinggi.

”Ini adalah proyek nasional, yang haruasnya diketahui bersama,” tambahnya. Apalagi keberadaan pelabuhan juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Diakuinya, Bagian Pemerintahan memiliki ketugasan untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. Usai dibebaskan akan langsung dibangun konstruksi jalan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan peternakan. Tanpa ada luasan jalan yang ideal, tidak mungkin pelabuhan ini bisa beroperasi maksimal. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: