Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Sidang Gugatan Sengketa Pilkada Kulonprogo

Sidang Gugatan Sengketa Pilkada Kulonprogo

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

Sidang MK via Teleconference

KULONPROGO – Usulan Komisi pemilihan Umum daerah (KPUD) Kulonprogo, untuk melakukan teleconference pemeriksaan saksi pada sengketa pilkada Kulonprogo direspon oleh Mahkamah Konstitusi. MK mengabulkan usulan ini, dan rencananya hari ini akan digelar teleconference di Fakultas Hukum, UGM.

”Kita baru saja terima keputusan ini, dan telah kita siapkan sepuluh saksi,” jelas Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Humas dan Data-Informasi KPUD Kulonprogo, Marwanto.

Menurutnya, sepuluh saksi ini telah disiapkan. Baik dari tokoh masyarakat, perangkat desa, dan anggota PPK ataupun KPPS. Teleconference ini akan dilakukan di Fakultas Hukum UGM. Sedangkan untuk proses persidangan, tetap mengirimkan satu anggotanya untuk menghadiri sidang di Jakarta.

”Kita juga siapkan alat bukti terkait pembentukan KPPS,  mulai dari form pendaftaran, soal-soal ujian pada saat rekrutmen,” tuturnya.

Bupati Kulonprogo, Toyo Santoso Dipo menyerahkan sepenuhnya sengketa pilkada kepada proses hukum. Apapaun nanti hasilnya harus dihormati dan dijunjung tinggi.

”Itu bukan ranah saya, biarkan proses hukum berjalan,” ujarnya.

Disinggung beberapa materi yang mengarah kepada ketidaknetralannya, Toyo tidak mempermasalahkan. Sebab dia juga tidak pernah melakukan upaya untuk mendukung salah satu pasangan calon. Termasuk adanya pertemuan di Bantul, yang dikabarkan diberi anggaran dari daerah.

Setiap pertemuan, dirinya selalu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Diantaranya menggunakan hati nurani dan bukan karena uang. Sebab pilihan tidak bisa dihargai dengan uang. Justru praktik pemberian uang justru menjual harga diri.

”Bantuan semen juga sudah sesuai prosedur dan dilakukan sesuai dengan proposal. Itupun dilakukan di pemerintahan desa dan kecamatan saya tidak tahu,” tuturnya.

Bupati sendiri, mengaku sampai saat ini tidak mendapatkan tembusan mengenai materi gugatan yang ada.  Informasi materi diketahui dari beberapa orang terdekatnya yang memberikan informasi.

Sidang gugatan di MK ini diajukan oleh paslon Suprapto-Soim (Prakoso) dan paslon Mulyono-Ahmad Sumiyanto (Noto) melalui Zahru Arqom, selaku kuasa hukumnya. Mneyusul hasil pilkada yang dimenangkan oleh pasangan hasto wardoyo-Sutedjo (Sehat). Dalam materi gugatan yang ada, pasangan ini mempermasalahkan bantuan semen, bupati yang ditengari tidak netral, maupun indikasi keterlibatan perangkat desa. Sedangkan materi ke KPUD mengarah terhadpa proses pembentukan KPPS. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: