Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Kulonprogo Prioritas Susun RTRW

Kulonprogo Prioritas Susun RTRW

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Melandasi Mega Proyek 

KULONPROGO – Peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW), akan menjadi prioritas produk hukum yang akan diselesaikan Pemkab Kulonprogo. Perda ini sangat vital untuk merealisasikan rintisan mega proyek yang akan dilaksanakan. Pembentukan perda ini, tinggal menunggu rekomendasi dari pusat.

Kabag Hukum Setda, Heriyanto mengatakan perda ini memiliki peranan penting dalam pengembangan wilayah Kulonprogo. Sejumlah rencana pembangunan yang masuk dalam mega proyek, butuh landasan yuridis. Salah satu perda yang mengatur mengenai tata ruang dan wilayah.

Pemkab sendiri telah melakukan presentasi rencana RTRW yang akan disusun kepada pemerintah pusat. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) cukup responsif menerima usulan yang ada. Bahkan draft yang disampaikan mendapat acungan jempol karena kualitas dan cakupannya yang cukup baik.

”Kita tinggal menunggu rekomendasi untuk kajian lingkungan, setelah itu akan kita bahas di DPRD,” jelasnya.

Menurut Heriyanto, RTRW yang akan disusun mengakomodir semua rencana pembangunan. Mulai dari bandara, penambangan, pelabuhan, kawasan ekonomi khusus hingga kawasan pariwisata. Draft yang ada juga menyesuaikan dengan RTRW yang ada di provinsi maupun nasional. Sejumlah rencana pembangunan di kawasan utara juga terakomodir dalam perencanaan ini.

”Kalau tidak ada halangan, awal triwulan keempat perda RTRW sudah jadi,” tegasnya.

Sekda Kulonprogo Budi Wibowo menambahkan, sesuai aturan perundangan yang ada RTRW yang ada harus sudah dirubah pada 2010 lalu. Namun proses penyusunan RTRW tidak bisa dilakukan secara cepat. Butuh sinkronisasi dengan RTRW provinsi ataupun nasional. Barulah setelah semuanya sama, baru bisa dibahas di DPRD.

”Semuanya sudah sinkron, tinggal rekomendasi,” jelasnya.

Menurutnya, masalah penambangan pasir besi di pesisir tidak ada lagi masalah. Peruntukan kawasan ini sudah sesuai dengan RTRW Provinsi. Hal ini akan memudahkan dalam pengaturan regulasi penambangan ke depan.

Terkait adanya penolakan penambangan dari warga Garongan, Panjatan dipastikan tidak akan menjadi masalah. Sebab PT Jogja Magasa Iron (JMI) juga tidak akan memaksakan masuk dalam dokumen kontrak karya.

”Kalau sampai tidak masuk sebenarnya yang rugi masyarakatnya,” ujarnya. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: