Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » Andi Rais Kuasa Hukum KPUD Kulonprogo

Andi Rais Kuasa Hukum KPUD Kulonprogo

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*KPUD Siap Buktikan Gugatan di MK

KULONPROGO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulonprogo siap menghadapi gugatan sengketa pilkada Kulonprogo di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan Suprapta-Soim (Prakoso) dan Mulyono-Ahmad Sumiyanto (Noto). Mereka telah menunjuk pengacara Andi Rais sebagai kuasa hukum KPUD untuk mendampingi persidangan di MK.

Ketua Divisi Perencanaan, Program, Keungan dan Logistik, KPUD, M Isnaeni mengatakan KPUD baru menerima salinan gugatan ini pada Rabu (6/7) malam. Materi ini diterimanya melalui faxcimile, dan ditindaklanjuti dengan hardcopy melalui email.

Sesuai dengan rencana persidangan yanga akan dilaksanakan hari ini, KPUD telah menyiapkan diri. Saat ini telah ditunjuk Andi Rais sebagai kuasa hukum. Sebelumnya, dia juga menjadi kuasa hukum KPUD dalam menghadapi gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Yogyakarta menghadapi gugatan yang diajukan oleh pasangan perseorangan Condroyono-Indreswari (coin).

”Kita hormati proses yang ada, dan siap hadir dalam persidangan,” jelasnya.

Ketua Divisi Rumah Tangga, Pengembangan SDM dan Organisasi Panggih Widodo mengaku, ada tiga orang yang akan berangkat ke Jakarta. Dirinya akan mendampingi ketua KPUD Siti Ghoniyatun bersama Kabag Hukum Sekretariat KPUD Sigit Purwadi.

Tim ini berangkat kemarin sore, melalui darat. Sengaja tim menggunakan mobil dinas karena materi c-1 perhitungan suara cukup banyak. Apalagi mereka butuh mobil untuk mobilisasi selama mengikuti persidangan di MK.

”Melihat pengalaman kita pilh pakai mobil sendiri,” jelasnya.

Menurutnya melihat materi gugatan yang disampaikan oleh Zahru Arqom selaku kuasa hukum Prakoso dan Noto tidak banyak mempermasalahkan proses dan hasil pilkada. Hanya masalah ketidaknetralan perangkat desa dan bantuan dana APBD. Hal ini bukan domain dari KPUD dan lebih menjadi ranah pemkab.

”Kita sudah koordinasi dengan sekda, untuk bersedia menjadi sanksi dalam pembuktian nanti,” tegasnya.

Sementara itu Sekda Kulonprogo Budi Wibowo, mengatakan pemkab telah membentuk tim khusus untuk mengendalikan netralitas PNS. Tim ini juga pernah memanggil beberapa PNS yang ditengarai tidak netral. Apalagi panwas juga tidak menemukan adanya PNS yang tidak netral dan mendukung salah satu pasangan.

”Kita sudah lakukan pengawasan untuk membentuk netralitas PNS,” jelasnya.

Adanya indikasi 60 kepala desa di Bantul yang diarahkan mendukung pasangan calon tidak benar. Pertemuan di JEC untuk menyamakan persepsi dalam rangka keistimewaan DIY. Hal yang sama juga terjadi pada indikasi pembagian semen yang dianggap tidak tepat. Bantuan ini sudah dilakukan secara rutin setiap tahun. Begitu pula bantuan yang diserahkan oleh bupati selalu dilakukan pada pelaksanaan bulan bhakti gotongroyong.

”Kita hormati proses hukum, karena kita melihat semuanya sudah sesuai dengan perencanaan,” tegasnya.

Gugatan sengketa Pilkada diajukan oleh pasangan Prakoso dan Noto kepada MK. Dalam materi gugatannya mempermasalhakan adanya PNS/perades yang tidak netral, bupati yang tidak netral,dan  bantuan semen yang ditengarai dibagikan bersamaan dengan masa kampanye pasangan pemenang pilkada, yakni pasangan Sehat (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: