Kulonprogonews's

Beranda » Ekonomi » DPRD Terlanjur Surati Kemendagri

DPRD Terlanjur Surati Kemendagri

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

*Ajukan Pelantikan Pasangan Calonn Terpilih

KULONPROGO – DPRD Kulonprogo sudah terlanjur melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri untuk meminta persetujuan dan pelantikan pasangan calon kepala daerah Kulonprogo periode 20011-2016. Padahal, saat ini masih ada sengketa pilkada Kulonprogo yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Kulonprogo Yuliardi mengaku permohonan pelantikan calon ini sudah disampaikan kepada Mendagri pada Jumat (24/6). Menyusul hasil pilkada yang telah ditetapkan oleh KPUD Kulonprogo pada Rabu (22/6). Atas dasar hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPUD inilah, KPUD meminta Mendagri untuk mengeluarkan persetujuan pelantikan.

”Kita sudah kirim permintaan kepada Mendagri,” ujarnya.

Menurutnya, usulan pelantikan ini dilakukan atas dasar penetapan KPUD. Sesuai UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, hasil penetapan oleh KPUD harus disampaikan kepada Mendagri untuk dilantik maksimal tiga hari pasca penetapan.

Pasca penyampaian surat tersebut, kata dia, DPRD belum mendapatkan balasan dari Kemendagri. Belakangan justru terdengar adanya gugatan ke mahkamah konstitusi (MK) yang dilakukan oleh pasangan Noto dan Prakoso. Munculnya gugatan sendiri, setelah DPRD menyampaikan surat ke mendagri.

”Sampai sata ini kita tidak tahu persis arah gugatan. Karena aturannya harus disampaikan ke Mendagri, kita harus ikuti,” jelasnya.

Ketua KPUD Kulonprogo Siti Ghoniyatun, mengaku, hingga kini KPUD belum mendapatkan tembusan atas gugatan tersebut baik dari MK maupuan dari pemohon. KPUD sendiri baru akan mengajukan pelantikan atas pasangan yang menang setelah ada surat dari Mahkaman Konstitusi yang menyatakan pilkada tidak ada sengketa hukum atau telah selesai.

Menurutnya  KPUD akan menunggu MK memberikan tembusan atas gugatan yang ada. Sebab gugatan pilkada hanya dibatasi 14 hari. Artinya, proses yang masuk akan diselesaikan secara cepat dan marathon. KPUD sendiir juga siap memberikan tanggapan dan klarifikasi kepada MK, terkait hail pilkada.

”Kita belum terima, dan akan kita hormati proses hukum yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, sidang paripurna di DPRD kemarin, sudah kembali menepatkan Sarwidi sebagai pimpinan Dewan. Sebelumnya sarwidi melepaskan jabatannya, karena maju sebagai calon bupati. Sesuai aturan normatif, bulan pertama pasca penetapan hasil pilkada, jabatan itu dikembalikan. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: