Kulonprogonews's

Beranda » Pemerintahan » 67% PNS Kulonprogo Dukung Lima Hari Kerja

67% PNS Kulonprogo Dukung Lima Hari Kerja

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya

Follow Kulonprogonews's on WordPress.com

KULONPROGO  – Mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kulonprogo mendukung program lima hari kerja. Pada evaluasi tiga bulan pertama, juga terjadi penghematan biaya telepon. Kedepan akan dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh untuk memutuskan akan dilanjutkan atau dikembalikan ke lima hari kerja.

Kabag Organisasi Setda, Triyono menuturkan pada evaluasi awal, telah dibagikan kuisioner kepada sejumlah SKPD. Hasilnya, lebih 67 % mendukung program lima hari kerja, 27 ingin kembali ke lima hari kerja, dan 2 % lainnya tidak berpendapat atau netral.

“Hasil ini sifatnya masih sementara, dan masih akan terus kita evaluasi,” jelas Triyono.

Pelaksanaan program lima hari kerja sejak Agustus lalu, juga mampu meningkatkan efisiensi. Khususnya untuk biaya penggunaan telepon, sedangkan untuk listrik cenderung sama. JUstru pada penggunaan air ada kecenderungan meningkat. Kemungkinan, ini tidak lepas dari banyaknya PNS yang melaksanakan ibadah di lingkungan perkantoran.

Diakuinya pelaksanaan program lima hari kerja cukup bervariasi. Untuk instansi yang gemuk, cukup terjadi efisiensi dan perbaikan kinerja. Pada siang hari mereka masih aktif menggelar rapat. Namun ada pula PNS pada siang hari justru tidak memiliki beban kerja. Mereka hanya duduk-duduk sampai sore menunggu bel untuk pulang.

Pada akhir Desember nanti, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya melibatkan langsung peran dari PNS, dan tokoh masyarakat. Cara ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih representative, dan mengarah terjadinya penghematan anggaran.

“Mungkin kuisioner awal hanya kepala SKPD, tetapi nanti, PNS yang dilibatkan lebih banyak,” tegasnya.

Kasubag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi, Heri Warsito menambahkan dari hail rapat evaluasi banyak terdapat masukan dari instansi. Salah satunya adanya keinginan dari PNS untuk diberikan uang makan. Masalah ini akan dikaji, dengan melihat efisiensi dan anggaran yang ada. Sebab anggaran ini bisa dialokasikan dari uang makan pada rapat-rapat.

“Prgram ini dilakukan untuk perbaikan kinerja dan efektivitas kerja,” jelasnya.

Salah seorang tokoh masyarakat, Sunarto mengaku kurang sependapat dengan program lima hari kerja. Sebagai pelaku bisnis, dirinya justru kerap tersudutkan persoalan birokrasi. Saat siang hari banyak PNS yang sudah tidak berada di tempat. Padahal permasalahan administrasi itu sangat mendesak. Sehingga haru diundur hingga satu hari.

“Paling terasa kalau hari Jumat, karena bisa molor sampai Senin,”tegasnya. Padahal untuk sabtu dirinya harus mengelurkan dana untuk menggaji buruh lepas. (fiz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: